Fair Economy

Regulasi mengenai tata niaga pupuk, HET, dan pembentukan holding pupuk ini yang sampai sekarang menjadi regulasi yang menjadi sorotan dalam kelangkaan pupuk ini apalagi ketika dikaitkan dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Ada beberapa permasalahan dalam regulasi-regulasi ini. Pertama, dengan adanya kebijakan subsidi pupuk maka akan terjadi disparitas harga antara pupuk yang bersubsidi dengan pupuk non subsidi (komersial). Harga pupuk bersubsidi telah dipatok mengikuti HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana dengan pupuk komersial yang harganya dilepas ke mekanisme pasar? Ternyata yang terjadi adalah tingkat harga pasar pupuk komersial terbentuk jauh berada di atas HET. Akibatnya ada kecenderungan terjadinya perembesan pupuk bersubsidi ke pupuk komersial yang terjadi dalam bentuk penjualan pupuk bersubsidi dalam bentuk non subsidi. HET pupuk per kg menurut Permentan 29 tahun 2008 untuk tahun anggaran 2008 Pupuk Urea Rp1.200, Pupuk ZA Rp1.050, Pupuk Superphos Rp1.550, Pupuk NPK Ph

Pada rezim pemerintahan terdahulu, kebijakan swasembada beras yang digembor-gemborkan pemerintah telah memberikan angin segar pada industri lain yang terkait. Salah satu industri yang terkena dampak kebijakan tersebut adalah industri pupuk yang pada masa itu semua dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keterlibatan pihak swasta pada industri ini hanya pada jenis pupuk majemuk dengan skala yang sangat kecil dan pasar yang terbatas. Meskipun demikian jarang sekali kita mendengar pada waktu itu terjadi anarkisme akibat pupuk langka. Belakangan santer didengar adanya kelangkaan pupuk di berbagai daerah yang dialami oleh banyak petani baik yang terjadi di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kelangkaan ini sudah bahkan sudah berada pada tingkat yang meresahkan karena telah menimbulkan anarkisme yang dilakukan oleh petani. Bentuk anarkisme tersebut berupa penyanderaan truk pupuk dan penjarahan. Masyarakat terlihat sudah tidak nyaman dengan kondisi pupuk ya