Fair Economy

Pemulihan ekonomi global menghadapi ketidakpastian. Sektor manufaktur dan perdagangan global melambat tajam di tahun 2012 didorong oleh pelemahan ekonomi negara maju dan berdampak spillover ke emerging market. Prediksi pertumbuhan global lebih lambat berdasarkan asumsi bahwa eurozone akan secara gradual akan melonggarkan (easing) kondisi finansialnya, serta kemungkinan AS akan menghindari kebijakan ‘fiscal cliff’. Meskipun belum ada kemajuan signifikan namun beberapa indikator utama menunjukkan kemajuan merespon kebijakan-kebijakan di Eropa dan easing yang dilakukan oleh The Fed. Fundamental ekonomi EM tetap kuat, tingginya employment dan solidnya permintaan domestik dibantu oleh kebijakan pelonggaran makro dapat mendorong demand domestik di EM. Meskipun demikian tingkat pertumbuhan diproyeksikan belum akan kembali ke level pra krisis

In the near future, Bank Indonesia will focus on the efforts of maintaining internal and external imbalances especially maintaining exchange rate and inflation. Current interest rate policy combined with macro prudential policy will still be implemented to control inflationary pressure especially in demand side. Furthermore, coordination with government needs to be strengthened to address the supply side unpredictability.

Setelah off beberapa saat, update Fairconomics kali ini akan membahas tentang perkembangan dunia ritel saat ini dimana pasca putusan KPPU tahun 2009 ternyata sudah banyak perubahan. Meskipun demikian saya coba gambarkan dulu bagaimana kemajuan sektor ini. Seiring dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, pertumbuhan ritel modern semakin meningkat terutama sejak tahun 2005. Setelah mengalami pertumbuhan yang lamban sebesar 5% pada tahun 2009 lalu, Economist Intelligent Unit (EIU) mengukur bahwa tahun 2010 sektor ritel tumbuh sebesar 10% dan sampai dengan 2015 diprediksi sektor ritel akan tumbuh sebesar 12 – 15%. Konsumen yang selama ini terbiasa dengan adanya pasar tradisional sebagai pusat kegiatan akan segera beralih dengan adanya pusat perbelanjaan dan hypermarket yang menawarkan kenyamanan dan juga hiburan.

Belakangan ini banyak sekali pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bukannya menyelesaikan permasalahan persaingan usaha namun dapat menghambat iklim investasi. Beberapa kasus yang diputus oleh KPPU menuai kontroversi oleh berbagai pihak, antara lain putusan bersalah terhadap Medco dalam perkara Donggi-Senoro maupun beberapa kasus kartel minyak goreng mauapun fuel surcharge. Kesemuanya berujung pada pertanyaan yang sama. Benarkah rezim persaingan usaha di Indonesia masih pro investasi?

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang ini lahir salah satunya berkat peran dari institusi yang selama ini dikenal dengan cap neoliberalis yaitu IMF. Pada waktu itu pemerintah Indonesia menyetujui perjanjian pemberian kucuran dana dari IMF sebesar US$43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998. Kucuran dana segar yang diberikan disertai dengan syarat yaitu pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu yang salah satunya adalah dibuatnya undang-undang antimonopoli.

Minyak goreng merupakan salah satu dari kebutuhan yang primer bagi rumah tangga. Namun demikian pergerakan harga minyak goreng dalam setahun terakhir sulit ditebak. Hal ini menyebabkan konsumen rumah tangga menjadi resah. Jika harga minyak goreng semakin tinggi tentu saja akan banyak rumah tangga yang berteriak. Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit (CPO) terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Pangsa produksi minyak sawit Indonesia saat ini kurang lebih sebesar 36 persen dari total produksi dunia, sedangkan Malaysia telah mencapai kontribusi sebesar 47 persen. Sehingga secara bersama-sama, Indonesia dan Malaysia praktis menguasai 83 persen produksi dunia. Peluang Indonesia untuk menggenjot produksi masih sangat besar, terutama dengan ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja relatif murah yang melimpah, serta biaya pembangunan dan perawatan per hektar yang juga lebih murah. Industri kelapa sawit dalam satu dasawarsa ini sangat berkembang cukup pesat de...

Regulasi mengenai tata niaga pupuk, HET, dan pembentukan holding pupuk ini yang sampai sekarang menjadi regulasi yang menjadi sorotan dalam kelangkaan pupuk ini apalagi ketika dikaitkan dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Ada beberapa permasalahan dalam regulasi-regulasi ini. Pertama, dengan adanya kebijakan subsidi pupuk maka akan terjadi disparitas harga antara pupuk yang bersubsidi dengan pupuk non subsidi (komersial). Harga pupuk bersubsidi telah dipatok mengikuti HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana dengan pupuk komersial yang harganya dilepas ke mekanisme pasar? Ternyata yang terjadi adalah tingkat harga pasar pupuk komersial terbentuk jauh berada di atas HET. Akibatnya ada kecenderungan terjadinya perembesan pupuk bersubsidi ke pupuk komersial yang terjadi dalam bentuk penjualan pupuk bersubsidi dalam bentuk non subsidi. HET pupuk per kg menurut Permentan 29 tahun 2008 untuk tahun anggaran 2008 Pupuk Urea Rp1.200, Pupuk ZA Rp1.050, Pupuk Superphos Rp1.550, Pupuk NPK Ph...

Pada rezim pemerintahan terdahulu, kebijakan swasembada beras yang digembor-gemborkan pemerintah telah memberikan angin segar pada industri lain yang terkait. Salah satu industri yang terkena dampak kebijakan tersebut adalah industri pupuk yang pada masa itu semua dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keterlibatan pihak swasta pada industri ini hanya pada jenis pupuk majemuk dengan skala yang sangat kecil dan pasar yang terbatas. Meskipun demikian jarang sekali kita mendengar pada waktu itu terjadi anarkisme akibat pupuk langka. Belakangan santer didengar adanya kelangkaan pupuk di berbagai daerah yang dialami oleh banyak petani baik yang terjadi di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kelangkaan ini sudah bahkan sudah berada pada tingkat yang meresahkan karena telah menimbulkan anarkisme yang dilakukan oleh petani. Bentuk anarkisme tersebut berupa penyanderaan truk pupuk dan penjarahan. Masyarakat terlihat sudah tidak nyaman dengan kondisi pupuk ya...

I've quite surprised when my colleague from Ministry of Trade told me last night that ASEAN would sounds ASEAN Dispute Settlement Body, similar with WTO's. So, what's the implication to Indonesian Anti Monopoly Law No. 5/1999? Although it still only 'issue' but i am sure there are some implications to Indonesian Fair Competition Authority. Nowadays, if there are some dispute regarding antitrust cases, refer to its jurisdiction rules. But if ASEAN DSB established, if there some dispute regarding antitrust case, DSB could review each law of its member and DSB has authority to revoke the Law although the Decision from Supreme Court could not be revoked or canceled. I am sure its far more dangerous if Indonesia does not have strong bargaining position in ASEAN forum.

Scarcity of subsidized fertilizer is becoming major issues in Indonesia. Many farmers experiencing difficulties finding subsidized fertilizer such as Urea in the market. Scarcity enables contagious effect to food supply especially important agriculture product such as rice. Agriculture is one of the strategic sector in Indonesia. Most of Indonesian villagers are farmers besides the fact that most of Indonesians eat rice almost every day. The needs of agricultural product is as important as the need of its supporting materials. One of the main supporting materials is fertilizer. In order to prevent farmers, government implemented subsidy regime into agricultural sector. Much of strategic components which support the development of agricultural sector are subsidized by government, including fertilizer. There are some regulation also which regulate the distribution of subsidized fertilizer in order to ensure subsidized fertilizer are well distributed to the farmers. Here are several point...