Fair Economy

Belakangan ini banyak sekali pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bukannya menyelesaikan permasalahan persaingan usaha namun dapat menghambat iklim investasi. Beberapa kasus yang diputus oleh KPPU menuai kontroversi oleh berbagai pihak, antara lain putusan bersalah terhadap Medco dalam perkara Donggi-Senoro maupun beberapa kasus kartel minyak goreng mauapun fuel surcharge. Kesemuanya berujung pada pertanyaan yang sama. Benarkah rezim persaingan usaha di Indonesia masih pro investasi?

Pada tahun 2011 Indonesia masih akan menghadapi tantangan ekonomi seperti kenaikan harga beberapa komoditas pangan. Tingginya harga cabai hingga Rp100.000/kg di beberapa tempat serta harga beras kualitas sedang yang telah menyentuh angka Rp7000,- merupakan salah satu fenomena pembentukan inflasi. Rencana price capping kenaikan tarif dasar listrik sebesar 18% diperkirakan akan juga memberikan tekanan inflasi yang kuat mengingat listrik merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam proses produksinya. Kenaikan harga tersebut didorong selain didorong oleh tingginya demand dari konsumen juga diakibatkan karena keterbatasan supply produk di pasar. Keterbatasan supply jika tidak disebabkan karena kenaikan harga barang baku, dapat mengarah pada perilaku persaingan usaha tidak sehat melalui berbagai bentuk, baik berupa abuse of dominant position dari pelaku usaha tertentu maupun akibat dari praktek kartel.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang ini lahir salah satunya berkat peran dari institusi yang selama ini dikenal dengan cap neoliberalis yaitu IMF. Pada waktu itu pemerintah Indonesia menyetujui perjanjian pemberian kucuran dana dari IMF sebesar US$43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998. Kucuran dana segar yang diberikan disertai dengan syarat yaitu pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu yang salah satunya adalah dibuatnya undang-undang antimonopoli.

Minyak goreng merupakan salah satu dari kebutuhan yang primer bagi rumah tangga. Namun demikian pergerakan harga minyak goreng dalam setahun terakhir sulit ditebak. Hal ini menyebabkan konsumen rumah tangga menjadi resah. Jika harga minyak goreng semakin tinggi tentu saja akan banyak rumah tangga yang berteriak. Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit (CPO) terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Pangsa produksi minyak sawit Indonesia saat ini kurang lebih sebesar 36 persen dari total produksi dunia, sedangkan Malaysia telah mencapai kontribusi sebesar 47 persen. Sehingga secara bersama-sama, Indonesia dan Malaysia praktis menguasai 83 persen produksi dunia. Peluang Indonesia untuk menggenjot produksi masih sangat besar, terutama dengan ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja relatif murah yang melimpah, serta biaya pembangunan dan perawatan per hektar yang juga lebih murah. Industri kelapa sawit dalam satu dasawarsa ini sangat berkembang cukup pesat de...

Mungkin banyak diantara kita yang masih menggunakan perangkat lunak sistem operasi buatan Microsoft yaitu Windows. Mungkin banyak pula di antara kita yang sudah tergantung terhadap perangkat lunak tersebut sehingga ketika ada alternatif lain (Linux misalnya) kita enggan mengganti Windows dengannya dengan berbagai pertimbangan. Alasan yang sering terdengar adalah karena tidak familier dengan penggunaan fitur-fitur di dalamnya, atau bermasalah dengan kompatibilitas terhadap aplikasi yang sering digunakan. Marilah kita berandai-andai sejenak bahwa kita baru saja membeli seperangkat komputer (PC) atau laptop tanpa sistem operasi yang sudah ter-installed dan kita sedang mencari produk sistem operasi yang asli (non-bajakan) untuk ditanamkan dalam PC/laptop kita. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, ketika harga sistem operasi Windows ternyata naik sebesar, katakanlah, sepuluh persen, apakah kita masih tetap akan membeli Windows? Jika jawabannya Ya? Apa alasannya? Marilah kita melihat co...

Kabar dari Australia mengatakan bahwa Australian Competition and Consumer Protection (ACCC) telah mengindikasikan keinginannya untuk memecah perusahaan telekomunikasi yang dominan di Australia yaitu Telstra ke dalam beberapa unit bisnis. Pemecahan unit usaha tersebut terkait dengan rencana pemerintah untuk menggelontorkan dana sebesar USD35,13 miliar untuk pembangunan jaringan pita lebar nasional (National Broadband Network/NBN) di Australia. Vertical unbundling ini diperkirakan oleh ACCC akan lebih ekstrim dari yang dilakukan oleh Telecom Corp. yang merupakan pelaku usaha telekomunikasi Selandia Baru. Vertical unbundling yang dilakukan oleh Telecom Cop. pada tahun 2007 hanya menghasilkan tiga divisi berbeda yaitu wholesale, retail, dan network. Sedangkan yang akan dilakukan oleh Telstra adalah memecah perusahaan menjadi tiga perusahaan. Namun demikian menurut Telstra tidak perlu ada pemecahan karena perusahaan masih tetap dapat beroperasi meskipun ada redundancy keberadaan jaringan. S...

Regulasi mengenai tata niaga pupuk, HET, dan pembentukan holding pupuk ini yang sampai sekarang menjadi regulasi yang menjadi sorotan dalam kelangkaan pupuk ini apalagi ketika dikaitkan dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Ada beberapa permasalahan dalam regulasi-regulasi ini. Pertama, dengan adanya kebijakan subsidi pupuk maka akan terjadi disparitas harga antara pupuk yang bersubsidi dengan pupuk non subsidi (komersial). Harga pupuk bersubsidi telah dipatok mengikuti HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana dengan pupuk komersial yang harganya dilepas ke mekanisme pasar? Ternyata yang terjadi adalah tingkat harga pasar pupuk komersial terbentuk jauh berada di atas HET. Akibatnya ada kecenderungan terjadinya perembesan pupuk bersubsidi ke pupuk komersial yang terjadi dalam bentuk penjualan pupuk bersubsidi dalam bentuk non subsidi. HET pupuk per kg menurut Permentan 29 tahun 2008 untuk tahun anggaran 2008 Pupuk Urea Rp1.200, Pupuk ZA Rp1.050, Pupuk Superphos Rp1.550, Pupuk NPK Ph...

Pada rezim pemerintahan terdahulu, kebijakan swasembada beras yang digembor-gemborkan pemerintah telah memberikan angin segar pada industri lain yang terkait. Salah satu industri yang terkena dampak kebijakan tersebut adalah industri pupuk yang pada masa itu semua dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keterlibatan pihak swasta pada industri ini hanya pada jenis pupuk majemuk dengan skala yang sangat kecil dan pasar yang terbatas. Meskipun demikian jarang sekali kita mendengar pada waktu itu terjadi anarkisme akibat pupuk langka. Belakangan santer didengar adanya kelangkaan pupuk di berbagai daerah yang dialami oleh banyak petani baik yang terjadi di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kelangkaan ini sudah bahkan sudah berada pada tingkat yang meresahkan karena telah menimbulkan anarkisme yang dilakukan oleh petani. Bentuk anarkisme tersebut berupa penyanderaan truk pupuk dan penjarahan. Masyarakat terlihat sudah tidak nyaman dengan kondisi pupuk ya...

Masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa tahun lalu kita masih dapat menyaksikan kesemarakan siaran langsung sepakbola Liga Inggris yang diklaim sebagai liga terbaik di dunia secara gratis. Film Bend it like Beckham , Green Street Hooligans , sampai dengan Goal 1 dan 2 telah menjadi efek dari kemeriahan siaran ini. Namun apa yang terjadi saat ini adalah kita tidak dapat lagi menyaksikan kemeriahan tersebut secara gratis di rumah sendiri tanpa berlangganan TV kabel. Alih-alih bisa menyaksikannya secara gratis, biasanya saya sendiri terpaksa harus pesan minimum satu gelas frappucino di AuLait untuk nonton siaran sepakbola ini. Tentu saja Anda tidak harus melakukannya dengan cara seperti apa yang biasa saya lakukan tapi yang ingin saya garisbawahi di sini adalah kenapa kita tidak lagi bisa menikmatinya secara gratis? Mari kita lihat! Rezim oligopoli bisnis televisi berbayar di Indonesia telah dipatahkan oleh masuknya merek dagang Astro yang diusung oleh PT. Direct Vision dengan ke...

Baru saja saya baca artikel di Media Indonesia mengenai pemberian stimulus fiskal bagi pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Beberapa quote dari Bapak Fabby Tumiwa juga pernah saya dengar langsung dari beliaunya. Pembangunan pembangkit non-BBM akan membantu PLN mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang tidak terduga. Karena ada estimasi pada 2012, harga minyak akan melonjak ke angka USD120 per barel Pernyataan Fabby tersebut cukup logis. Mengapa? Saya bersama teman-teman pernah membuat sebuah kajian mengenai ketenagalistrikan di Indonesia. Fakta yang saya temui cukup mencengangkan. Dengan kondisi harga minyak pada tahun 2008 sempat mencapai USD147 per barel, tarif listrik di Indonesia masih menggunakan TDL 2003. Karuan saja PLN rugi terus karena komposisi input bahan bakar bagi pembangkit di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil (>75% sumber energi pembangkit listrik menggunakan minyak dan batubara). Padahal semakin mahal harga minyak dunia maka komposisi biaya ...

Law No. 5 Year 1999 had eight years in implementation. Law titled 'Prohibition of Monopoly Practices and the Unfair Business Competition' has given its enforcement authority to agencies called Commission for Supervisory of Business Competition (KPPU) to carry its mandate. In other countries such as the United States, KPPU similar to US Fair Trade Commission (US FTC). In Japan there are also similar institutions, namely Japan Fair Trade Commission (JFTC). Although its name has slightly different context with KPPU (fair trade vs competition supervision), but these institutions have more or less similar tasks. In accordance with the mandate of the Law, KPPU conduct competition law enforcement to create fairness in business competition. The question is, why competition has to be supervised? Economy grown so fast. Every business actor facing tighter competition. Therefore, business strategy are needed to ensure company able to survive from competition. However, in antitrust principl...

I've quite surprised when my colleague from Ministry of Trade told me last night that ASEAN would sounds ASEAN Dispute Settlement Body, similar with WTO's. So, what's the implication to Indonesian Anti Monopoly Law No. 5/1999? Although it still only 'issue' but i am sure there are some implications to Indonesian Fair Competition Authority. Nowadays, if there are some dispute regarding antitrust cases, refer to its jurisdiction rules. But if ASEAN DSB established, if there some dispute regarding antitrust case, DSB could review each law of its member and DSB has authority to revoke the Law although the Decision from Supreme Court could not be revoked or canceled. I am sure its far more dangerous if Indonesia does not have strong bargaining position in ASEAN forum.

Few days ago, APEC in coorporation with Japan Fair Trade Commission (JFTC) and Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) helds APEC Training on Competition Policy. This event took place in Sanur Paradise Hotel & Resort, Bali and attended by representatives of several competition policy agency from Rusia, Japan, Mexico, Chile, Peru, Taiwan, Singapore, China, Vietnam, Thailand, Malaysia, and Chinese Taipei. Here are discussion pointer: there are two kind of definition regarding industrial policy which are narrow and broad definition. the narrow definition of industrial policy is policy to promote the economic interests of a particular domestic industry or firm, SOE or private, by providing protection from competition, preferential access to factors of production or to a market for its product or services. otherwise, the broad definition is all the previous policies but to include wider social or infrastructure investment to promote economic development and the welfare of a firm or indu...